Anita Manua
KARO - Tidak adanya pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Karo terhadap pelaku usaha pemandian air panas di Desa Semangat Gunung dan Doulu. Membuat sejumlah pengusaha terkesan 'Ate-ate' membangun hotel dan kolam pemandian air panas yang diduga masih masuk kawasan hutan.
Pasalnya sebagian kawasan hutan, terlihat sudah dipergunakan sebagai tempat wisata, yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dan alam sekitar. Bahkan tidak menutup kemungkinan jika intensitas hujan tinggi, lokasi pemandian air panas bakal terdampak banjir bandang.
Seperti yang terjadi beberapa hari lalu, Selasa (07/05-2024) siang. Lokasi wisata pemandian air panas Pariban yang diduga menjadi ladang uang masuk ke sejumlah pejabat pemkab, nyaris tersapu banjir bandang yang datang secara tiba-tiba.
Menurut pemerhati lingkungan Darwin Sebayang (53), Selasa (14/05-2024) di Kabanjahe, hal tersebut menjadi bukti jika Pemkab Karo lalai karena tidak melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha di sekitaran Desa Semangat Gunung dan Desa Doulu.
"Kita tidak menginginkan terjadi hal-hal yang tak diinginkan, jika pembangunan kolam air panas tidak diawasi pemerintah. Kalian masih ingat terjadi longsor di pemandian air panas Doulu tahun 2018, yang mengakibatkan meninggalnya 7 orang mahasiswa dari universitas Prima Indonesia karena tertimpa tembok kolam pemandian air panas, " ujarnya.
- Ladang Uang Masuk Pemkab Karo
Bahkan, dengan adanya keributan pungli-pungli dengan para wisatawan sudah menjadi rahasia umum selama ini. Sebab hingga kini tidak ada ujungnya. Aparat penegak hukum (APH) sudah tutup mata, karena diduga menjadi ladang uang masuk.
"Kalau memang pemkab mau transparan, coba dibeberkan berapa jumlah uang masuk dari sejumlah pemandian air panas di Semangat Gunung dan Doulu. Berapa yang disetor pengusaha, jangan hanya modus mengalaskan nama warga. Jangan-jangan, mereka semua sudah mendapat cipratan dari para pengusaha, " ketusnya.
Dikatakannya lagi, banjir bandang yang terjadi dan sempat viral di medsos, bahkan telah diberitakan disejumlah media, malah terbantahkan. Pihak-pihak yang berkompeten langsung mengklarifikasi berita itu.
"Sudah jelas terjadi banjir bandang di Pariban, eehh malah pejabat dan kepolisian malah mengklarifikasi di medsos, katanya tak ada banjir bandang dan bilang berita hoax. Kan hal yang konyol itu, nampak sekali ada apa-apanya, " ujar Sebayang sembari ketawa.
Dari kejadian tersebut, sambungnya lagi, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan tempat wisata tidak dilakukan survei lokasi dari instansi terkait, yang berbuntut tak adanya ijin mendirikan bangunan (IMB).
(Anita Theresia Manua)
Karmel 
Updates. 
